Banyuwangi – Sebagai bentuk upaya percepatan pembangunan nasional, DPRD Banyuwangi mendukung program sensus penduduk berbasis online tahun 2020. Karena saat ini, partisipasi masyarakat yang sudah melakukan sensus online terbilang cukup rendah.
Sebagai penyelenggara pemerintahan, sudah semestinya jika DPRD memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebab bagaimanapun, program ini merupakan bagian dari program pemerintah nasional untuk mempercepat pembangunan.
“Jadi ini sekaligus kita praktikkan dengan mengisi sensus secara online,” pungkas Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ali Mahrus, Senin (9/3/2020).
Untuk itu, Mahrus berharap BPS (Badan Pusat Statistik) selaku badan negara yang berwenang untuk melakukan sensus melakukan sosialisasi secara masif. Hal ini untuk memaksimalkan program tersebut secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk percepatan ialah bersinergi dengan pemerintah desa. Mengingat, Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah memiliki smart kampung dengan berbagai fasilitas IT yang sudah menunjang di setiap desa.
“BPS harus turun ke bawah untuk mensosialisasikan sensus online secara masif,” tegasnya.
Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi terhadap program sensus online tersebut. Per tanggal 7 Maret 2020, BPS mendapati sebanyak 8.142 keluarga dari 652.022 keluarga yang sudah melakukan sensus online. Artinya, baru 1,25 persen saja masyarakat Banyuwangi yang sudah melakukan sensus secara online.
“Kita menggalakkan sensus online mulai tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Perhari ini, data yang terbaru sudah mencapai 9 ribuan,” ujar Kepala BPS Banyuwangi, Tri Erwandi.
Angka tersebut, membuat Kabupaten Banyuwangi menduduki peringkat ke 7 dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. “Oleh sebab itulah, kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, termasuk DPRD Banyuwangi,” terangnya. (Jayak)
