Demokrat Jatim Gelar Pendidikan Politik di 5 Kota, Mojokerto Salah Satunya

Mojokerto - majalahglobal.com : DPD dan DPC Partai Demokrat menggelar Pendidikan politik untuk masyarakat. Untuk peningkatan kualitas pemilih dalam pelaksaanaan Pemilukada serentak ditengah pandemi covid-19, Sabtu (11/9/2020) di Puncak Ayana Trawas, Kabupaten Mojokerto.  Drs Agus Syamsudin selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Timur mengatakan jika nanti di akhir acara ada penjelasan dari KPU Kabupaten Mojokerto mengenai tata cara kampanye hingga hari pemilihan nanti 9 Desember 2020.  "Yang paling membedakan dalam Pemilukada kali ini adalah kita dihadapkan dalam suasana pandemi covid-19. Dimana kita tidak bisa kampanye dengan banyak orang. Ada aturan dari KPU, jika di dalam ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 50 orang. Sedangkan diluar ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 100 orang," terangnya.  Lebih lanjut Agus mengatakan jika Pendidikan Politik pertama kali kami lakukan di Mojokerto, kemudian Lamongan, Pacitan, Bojonegoro dan Banyuwangi. Ini kami lakukan sebelum kampanye.   "Pendidikan politik yang kita lakukan hari ini untuk memberikan pengetahuan dan panjenengan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan pendidikan politik ini kepada masyarakat luas. Mari kita cek dan memperkuat mesin politiknya. Mesin partai harus jalan dan berjaring. Ada konsolidasi dengan partai pendukung lain agar ucapan dan gerakannya sama. Dan yang terakhir persiapkan saksi Paslon maupun pendidikan saksi Paslon," terangnya.  Sementara itu, Calon Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati yang diusung dari Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto mengatakan jika kita harus berupaya agar masyarakat ini berubah pola fikirnya. Bukan melulu siapa yang menang adalah yang memberikan uang yang banyak pada pemilih.   "Untuk orang yang berpendidikan dan berpengatahuan politik, ia akan memilih secara Objektif mana calon yang mempunyai banyak kelebihan, utamanya yang sudah terbukti dan berpengalaman," jelasnya.  Lebih lanjut, Ikfina juga mengatakan bahwa Kepala daerah yang terpilih nantinya akan mempunyai wewenang mengelola APBD Kabupaten Mojokerto sebesar 2,6 Triliun. Dan itu harus dialokasikan ke masyarakat dan harus tepat sasaran.  "Kita jangan sampai black campaign (kampanye hitam). Kita boleh tunjukkan bagusnya apa dan kurangnya apa. Tapi fokuslah pada bagusnya apa dan kelebihannya apa. Logikanya seorang pelari bisa menjadi pelari hebat karena dia bisa berlari dengan cepat bukan tidak bisa bernyanyi. Kalau pakai uang negara itu bukan pengorbanan. Sudah berapa uang pribadi kita untuk peduli pada masyarakat ? Hal itulah yang selalu diingat masyarakat," ujarnya.  Dan sambutan terakhir datang dari Anis Andayani selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan tersebut Anis mengatakan jika menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2020, kegiatan bersifat tatap muka ini setidaknya memakai APD paling kurang adalah menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, mencuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer.   "Mohon diingat juga, setiap TPS jumlah pemiliknya maksimal 500 orang. Garis bawahnya dari materi yang saya sampaikan ini adalah mari kita patuhi bersama protokol kesehatan agar Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan lancar tidak mengorbankan pemilih maupun penyelenggara. Jangan sampai seperti Ketua KPU Kabupaten Gresik yang positif Covid-19," ujarnya. (Jayak)
Demokrat Jatim Gelar Pendidikan Politik di 5 Kota, Mojokerto Salah Satunya

Mojokerto - majalahglobal.com : DPD dan DPC Partai Demokrat menggelar Pendidikan politik untuk masyarakat. Untuk peningkatan kualitas pemilih dalam pelaksaanaan Pemilukada serentak ditengah pandemi covid-19, Sabtu (11/9/2020) di Puncak Ayana Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto - majalahglobal.com : DPD dan DPC Partai Demokrat menggelar Pendidikan politik untuk masyarakat. Untuk peningkatan kualitas pemilih dalam pelaksaanaan Pemilukada serentak ditengah pandemi covid-19, Sabtu (11/9/2020) di Puncak Ayana Trawas, Kabupaten Mojokerto.  Drs Agus Syamsudin selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Timur mengatakan jika nanti di akhir acara ada penjelasan dari KPU Kabupaten Mojokerto mengenai tata cara kampanye hingga hari pemilihan nanti 9 Desember 2020.  "Yang paling membedakan dalam Pemilukada kali ini adalah kita dihadapkan dalam suasana pandemi covid-19. Dimana kita tidak bisa kampanye dengan banyak orang. Ada aturan dari KPU, jika di dalam ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 50 orang. Sedangkan diluar ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 100 orang," terangnya.  Lebih lanjut Agus mengatakan jika Pendidikan Politik pertama kali kami lakukan di Mojokerto, kemudian Lamongan, Pacitan, Bojonegoro dan Banyuwangi. Ini kami lakukan sebelum kampanye.   "Pendidikan politik yang kita lakukan hari ini untuk memberikan pengetahuan dan panjenengan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan pendidikan politik ini kepada masyarakat luas. Mari kita cek dan memperkuat mesin politiknya. Mesin partai harus jalan dan berjaring. Ada konsolidasi dengan partai pendukung lain agar ucapan dan gerakannya sama. Dan yang terakhir persiapkan saksi Paslon maupun pendidikan saksi Paslon," terangnya.  Sementara itu, Calon Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati yang diusung dari Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto mengatakan jika kita harus berupaya agar masyarakat ini berubah pola fikirnya. Bukan melulu siapa yang menang adalah yang memberikan uang yang banyak pada pemilih.   "Untuk orang yang berpendidikan dan berpengatahuan politik, ia akan memilih secara Objektif mana calon yang mempunyai banyak kelebihan, utamanya yang sudah terbukti dan berpengalaman," jelasnya.  Lebih lanjut, Ikfina juga mengatakan bahwa Kepala daerah yang terpilih nantinya akan mempunyai wewenang mengelola APBD Kabupaten Mojokerto sebesar 2,6 Triliun. Dan itu harus dialokasikan ke masyarakat dan harus tepat sasaran.  "Kita jangan sampai black campaign (kampanye hitam). Kita boleh tunjukkan bagusnya apa dan kurangnya apa. Tapi fokuslah pada bagusnya apa dan kelebihannya apa. Logikanya seorang pelari bisa menjadi pelari hebat karena dia bisa berlari dengan cepat bukan tidak bisa bernyanyi. Kalau pakai uang negara itu bukan pengorbanan. Sudah berapa uang pribadi kita untuk peduli pada masyarakat ? Hal itulah yang selalu diingat masyarakat," ujarnya.  Dan sambutan terakhir datang dari Anis Andayani selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan tersebut Anis mengatakan jika menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2020, kegiatan bersifat tatap muka ini setidaknya memakai APD paling kurang adalah menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, mencuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer.   "Mohon diingat juga, setiap TPS jumlah pemiliknya maksimal 500 orang. Garis bawahnya dari materi yang saya sampaikan ini adalah mari kita patuhi bersama protokol kesehatan agar Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan lancar tidak mengorbankan pemilih maupun penyelenggara. Jangan sampai seperti Ketua KPU Kabupaten Gresik yang positif Covid-19," ujarnya. (Jayak)
Demokrat Jatim Gelar Pendidikan Politik di 5 Kota, Mojokerto Salah Satunya

Drs Agus Syamsudin selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Timur mengatakan jika nanti di akhir acara ada penjelasan dari KPU Kabupaten Mojokerto mengenai tata cara kampanye hingga hari pemilihan nanti 9 Desember 2020.

Mojokerto - majalahglobal.com : DPD dan DPC Partai Demokrat menggelar Pendidikan politik untuk masyarakat. Untuk peningkatan kualitas pemilih dalam pelaksaanaan Pemilukada serentak ditengah pandemi covid-19, Sabtu (11/9/2020) di Puncak Ayana Trawas, Kabupaten Mojokerto.  Drs Agus Syamsudin selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Timur mengatakan jika nanti di akhir acara ada penjelasan dari KPU Kabupaten Mojokerto mengenai tata cara kampanye hingga hari pemilihan nanti 9 Desember 2020.  "Yang paling membedakan dalam Pemilukada kali ini adalah kita dihadapkan dalam suasana pandemi covid-19. Dimana kita tidak bisa kampanye dengan banyak orang. Ada aturan dari KPU, jika di dalam ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 50 orang. Sedangkan diluar ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 100 orang," terangnya.  Lebih lanjut Agus mengatakan jika Pendidikan Politik pertama kali kami lakukan di Mojokerto, kemudian Lamongan, Pacitan, Bojonegoro dan Banyuwangi. Ini kami lakukan sebelum kampanye.   "Pendidikan politik yang kita lakukan hari ini untuk memberikan pengetahuan dan panjenengan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan pendidikan politik ini kepada masyarakat luas. Mari kita cek dan memperkuat mesin politiknya. Mesin partai harus jalan dan berjaring. Ada konsolidasi dengan partai pendukung lain agar ucapan dan gerakannya sama. Dan yang terakhir persiapkan saksi Paslon maupun pendidikan saksi Paslon," terangnya.  Sementara itu, Calon Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati yang diusung dari Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto mengatakan jika kita harus berupaya agar masyarakat ini berubah pola fikirnya. Bukan melulu siapa yang menang adalah yang memberikan uang yang banyak pada pemilih.   "Untuk orang yang berpendidikan dan berpengatahuan politik, ia akan memilih secara Objektif mana calon yang mempunyai banyak kelebihan, utamanya yang sudah terbukti dan berpengalaman," jelasnya.  Lebih lanjut, Ikfina juga mengatakan bahwa Kepala daerah yang terpilih nantinya akan mempunyai wewenang mengelola APBD Kabupaten Mojokerto sebesar 2,6 Triliun. Dan itu harus dialokasikan ke masyarakat dan harus tepat sasaran.  "Kita jangan sampai black campaign (kampanye hitam). Kita boleh tunjukkan bagusnya apa dan kurangnya apa. Tapi fokuslah pada bagusnya apa dan kelebihannya apa. Logikanya seorang pelari bisa menjadi pelari hebat karena dia bisa berlari dengan cepat bukan tidak bisa bernyanyi. Kalau pakai uang negara itu bukan pengorbanan. Sudah berapa uang pribadi kita untuk peduli pada masyarakat ? Hal itulah yang selalu diingat masyarakat," ujarnya.  Dan sambutan terakhir datang dari Anis Andayani selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan tersebut Anis mengatakan jika menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2020, kegiatan bersifat tatap muka ini setidaknya memakai APD paling kurang adalah menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, mencuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer.   "Mohon diingat juga, setiap TPS jumlah pemiliknya maksimal 500 orang. Garis bawahnya dari materi yang saya sampaikan ini adalah mari kita patuhi bersama protokol kesehatan agar Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan lancar tidak mengorbankan pemilih maupun penyelenggara. Jangan sampai seperti Ketua KPU Kabupaten Gresik yang positif Covid-19," ujarnya. (Jayak)
Demokrat Jatim Gelar Pendidikan Politik di 5 Kota, Mojokerto Salah Satunya

"Yang paling membedakan dalam Pemilukada kali ini adalah kita dihadapkan dalam suasana pandemi covid-19. Dimana kita tidak bisa kampanye dengan banyak orang. Ada aturan dari KPU, jika di dalam ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 50 orang. Sedangkan diluar ruangan maksimal hanya boleh dihadiri 100 orang," terangnya.


Lebih lanjut Agus mengatakan jika Pendidikan Politik pertama kali kami lakukan di Mojokerto, kemudian Lamongan, Pacitan, Bojonegoro dan Banyuwangi. Ini kami lakukan sebelum kampanye. 


"Pendidikan politik yang kita lakukan hari ini untuk memberikan pengetahuan dan panjenengan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan pendidikan politik ini kepada masyarakat luas. Mari kita cek dan memperkuat mesin politiknya. Mesin partai harus jalan dan berjaring. Ada konsolidasi dengan partai pendukung lain agar ucapan dan gerakannya sama. Dan yang terakhir persiapkan saksi Paslon maupun pendidikan saksi Paslon," terangnya.


Sementara itu, Calon Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati yang diusung dari Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto mengatakan jika kita harus berupaya agar masyarakat ini berubah pola fikirnya. Bukan melulu siapa yang menang adalah yang memberikan uang yang banyak pada pemilih. 


"Untuk orang yang berpendidikan dan berpengatahuan politik, ia akan memilih secara Objektif mana calon yang mempunyai banyak kelebihan, utamanya yang sudah terbukti dan berpengalaman," jelasnya.


Lebih lanjut, Ikfina juga mengatakan bahwa Kepala daerah yang terpilih nantinya akan mempunyai wewenang mengelola APBD Kabupaten Mojokerto sebesar 2,6 Triliun. Dan itu harus dialokasikan ke masyarakat dan harus tepat sasaran.


"Kita jangan sampai black campaign (kampanye hitam). Kita boleh tunjukkan bagusnya apa dan kurangnya apa. Tapi fokuslah pada bagusnya apa dan kelebihannya apa. Logikanya seorang pelari bisa menjadi pelari hebat karena dia bisa berlari dengan cepat bukan tidak bisa bernyanyi. Kalau pakai uang negara itu bukan pengorbanan. Sudah berapa uang pribadi kita untuk peduli pada masyarakat ? Hal itulah yang selalu diingat masyarakat," ujarnya.


Dan sambutan terakhir datang dari Anis Andayani selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan tersebut Anis mengatakan jika menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2020, kegiatan bersifat tatap muka ini setidaknya memakai APD paling kurang adalah menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, mencuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer. 


"Mohon diingat juga, setiap TPS jumlah pemiliknya maksimal 500 orang. Garis bawahnya dari materi yang saya sampaikan ini adalah mari kita patuhi bersama protokol kesehatan agar Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan lancar tidak mengorbankan pemilih maupun penyelenggara. Jangan sampai seperti Ketua KPU Kabupaten Gresik yang positif Covid-19," ujarnya. (Jayak)

Malang
Ponorogo

 







Atas