RUNNING NEWS :
Loading...

Tolak RUU HIP & TKA, ANAK NKRI Demo di Kantor DPRD Mojokerto

Mojokerto - Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menuai polemik di tataran masyarakat. ANAK NKRI (Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdemo di depan Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/7/2020).  Para pendemo menuntut agar RUU HIP segera di batalkan karena menurut mereka Ideologi Pancasila sudah final dan tidak boleh di utak atik lagi apalagi di ganti dengan ideologi lain. Selain itu, tuntutan demonstran yang kedua adalah tentang Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama TKA dari China.  Beberapa orator berorasi di atas mobil pick up. Salah satu orator dari FPI, Habib Abu Bakar Assegaf berpendapat bahwa RUU HIP harus benar-benar di batalkan bukan di tunda. Siapapun yang mendukung RUU HIP wajib diperangi.  “Kita betul-betul sangat kecewa dengan adanya RUU HIP ini. Oleh karena itu, kita berharap RUU HIP benar-benar di batalkan bukan di tunda. Ingat, siapapun yang mendukung RUU HIP ini, wajib kita perangi," tegas Habib Abu Bakar Assegaf.  Tampak di lokasi, beberapa perwakilan demonstran masuk ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto guna melakukan audiensi dengan anggota DPRD Mojokerto.  Beberapa saat kemudian Ketua DPRD Mojokerto, Ayni Zuroh, SE, MM di dampingi oleh Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto juga menghampiri massa demonstran. Ayni Zuroh lalu membacakan sejumlah keputusan hasil musyawarah dengan perwakilan demonstran tersebut.   Hasil audiensi menyebutkan bahwa semua fraksi di DPRD Mojokerto menerima semua aspirasi para demonstran. Termasuk penolakan RUU HIP dan Penolakan kedatangan TKA Ilegal dari China.  “Saya Ayni Zuroh dari PKB bapak, sama dengan panjenengan juga yaitu menolak RUU HIP. Kemarin PBNU juga menyatakan sikap menolak RUU HIP karena bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Tidak ada yang boleh mengutak-atik Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Yang kedua adalah masalah TKI ilegal yang masuk menggerogoti NKRI tercinta kita ini. Insya Allah, apa yang anda aspirasikan akan kita lanjutkan ke atas," ujar Ayni Zuroh. (Jayak)
Tolak RUU HIP & TKA, ANAK NKRI Demo di Kantor DPRD Mojokerto
Mojokerto - Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menuai polemik di tataran masyarakat. ANAK NKRI (Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdemo di depan Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/7/2020).
Mojokerto - Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menuai polemik di tataran masyarakat. ANAK NKRI (Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdemo di depan Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/7/2020).  Para pendemo menuntut agar RUU HIP segera di batalkan karena menurut mereka Ideologi Pancasila sudah final dan tidak boleh di utak atik lagi apalagi di ganti dengan ideologi lain. Selain itu, tuntutan demonstran yang kedua adalah tentang Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama TKA dari China.  Beberapa orator berorasi di atas mobil pick up. Salah satu orator dari FPI, Habib Abu Bakar Assegaf berpendapat bahwa RUU HIP harus benar-benar di batalkan bukan di tunda. Siapapun yang mendukung RUU HIP wajib diperangi.  “Kita betul-betul sangat kecewa dengan adanya RUU HIP ini. Oleh karena itu, kita berharap RUU HIP benar-benar di batalkan bukan di tunda. Ingat, siapapun yang mendukung RUU HIP ini, wajib kita perangi," tegas Habib Abu Bakar Assegaf.  Tampak di lokasi, beberapa perwakilan demonstran masuk ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto guna melakukan audiensi dengan anggota DPRD Mojokerto.  Beberapa saat kemudian Ketua DPRD Mojokerto, Ayni Zuroh, SE, MM di dampingi oleh Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto juga menghampiri massa demonstran. Ayni Zuroh lalu membacakan sejumlah keputusan hasil musyawarah dengan perwakilan demonstran tersebut.   Hasil audiensi menyebutkan bahwa semua fraksi di DPRD Mojokerto menerima semua aspirasi para demonstran. Termasuk penolakan RUU HIP dan Penolakan kedatangan TKA Ilegal dari China.  “Saya Ayni Zuroh dari PKB bapak, sama dengan panjenengan juga yaitu menolak RUU HIP. Kemarin PBNU juga menyatakan sikap menolak RUU HIP karena bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Tidak ada yang boleh mengutak-atik Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Yang kedua adalah masalah TKI ilegal yang masuk menggerogoti NKRI tercinta kita ini. Insya Allah, apa yang anda aspirasikan akan kita lanjutkan ke atas," ujar Ayni Zuroh. (Jayak)
Perwakilan pendemo audiensi dengan pejabat terkait
Para pendemo menuntut agar RUU HIP segera di batalkan karena menurut mereka Ideologi Pancasila sudah final dan tidak boleh di utak atik lagi apalagi di ganti dengan ideologi lain. Selain itu, tuntutan demonstran yang kedua adalah tentang Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama TKA dari China.

Beberapa orator berorasi di atas mobil pick up. Salah satu orator dari FPI, Habib Abu Bakar Assegaf berpendapat bahwa RUU HIP harus benar-benar di batalkan bukan di tunda. Siapapun yang mendukung RUU HIP wajib diperangi.

“Kita betul-betul sangat kecewa dengan adanya RUU HIP ini. Oleh karena itu, kita berharap RUU HIP benar-benar di batalkan bukan di tunda. Ingat, siapapun yang mendukung RUU HIP ini, wajib kita perangi," tegas Habib Abu Bakar Assegaf.

Tampak di lokasi, beberapa perwakilan demonstran masuk ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto guna melakukan audiensi dengan anggota DPRD Mojokerto.

Beberapa saat kemudian Ketua DPRD Mojokerto, Ayni Zuroh, SE, MM di dampingi oleh Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander,
Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto juga menghampiri massa demonstran. Ayni Zuroh lalu membacakan sejumlah keputusan hasil musyawarah dengan perwakilan demonstran tersebut.

Hasil audiensi menyebutkan bahwa semua fraksi di DPRD Mojokerto menerima semua aspirasi para demonstran. Termasuk penolakan RUU HIP dan Penolakan kedatangan TKA Ilegal dari China.

“Saya Ayni Zuroh dari PKB bapak, sama dengan panjenengan juga yaitu menolak RUU HIP. Kemarin PBNU juga menyatakan sikap menolak RUU HIP karena bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Tidak ada yang boleh mengutak-atik Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Yang kedua adalah masalah TKI ilegal yang masuk menggerogoti NKRI tercinta kita ini. Insya Allah, apa yang anda aspirasikan akan kita lanjutkan ke atas," ujar Ayni Zuroh. (Jayak)
Malang
Ponorogo

 
Atas