Gayatri, Layanan Kesehatan Kota Mojokerto Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Mojokerto -  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pemenang kompetisi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi (Gayatri) milik Pemerintah Kota Mojokerto, masuk dalam Top 45 Pelayanan Publik Tingkat Nasional.  Inovasi Gayatri yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tersebut, merupakan layanan berbasis kesehatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa perlu mendatangi puskesmas, klinik atau rumah sakit. Segala aspek di bidang kesehatan, dapat terpenuhi dalam satu layanan aplikasi. Mulai dari, antrean pemeriksaan rumah sakit, layanan pengingat jadwal kontrol pasien, hingga update terkait jumlah kasus Covid-19.  "Inovasi Gayatri ini, merupakan hasil kegalauan saya pada saat awal-awal menjabat, yang melihat secara langsung kondisi masyarakat Kota Mojokerto belum tertangani secara tepat dan cepat pada bidang kesehatan. Masih banyak dari mereka yang kesusahan dalam mengakses kebutuhan kesehatan. Bahkan, data-data mereka pun tidak terorganisir dengan baik, sehingga menyusahkan kita saat memberikan pertolongan," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.  Melihat kondisi masyarakat yang belum tertangani secara benar, membuat wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, membuat gebrakan secara drastis dengan memanfaatkan 1.625 kader kesehatan. Para kader yang didominasi oleh wanita ini pun, mulai menyasar satu persatu rumah untuk melakukan pendataan secara terperinci. Dari hasil probematika itulah, inovasi Gayatri mulai diterapkan sejak tahun 2019 lalu.  "Alhamdulillah, sejak adanya aplikasi Gayatri masyarakat dapat terpantau secara langsung kesehatannya. Bahkan, mereka juga dapat mengakses aplikasi tersebut melalui smartphone masing-masing tanpa perlu bantuan kader. Namun, kader tetap memberikan pendampingan berupa sosialisasi terkait update informasi layanan kesehatan terbaru. Bahkan, jika warga ada yang tidak memiliki gadget, kader dengan senang hati membantu memfasilitasi dalam urusan kesehatan," jelasnya.  Perlu diketahui, Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 2.250 inovasi dari kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia. Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil masuk menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.   Sebanyak 114 inovasi telah dinilai oleh seluruh anggota Tim Panel Independen. Penilaian pada tahap presentasi dan wawancara itu dilakukan secara online melalui video conference, mengingat masih mewabahnya Covid-19 di berbagai daerah. Top 99 dan 15 finalis tersebut terdiri dari enam klaster, yakni kementerian, lembaga, provinsi, kota, kabupaten, dan BUMN.  Selain itu, Kementerian Keuangan menetapkan hasil KIPP sebagai salah satu kategori kinerja dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID). Nantinya, inovasi terbaik akan berkesempatan dikirim untuk ikut dalam ajang internasional, United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Jayak)
Gayatri, Layanan Kesehatan Kota Mojokerto Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik
Mojokerto - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pemenang kompetisi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi (Gayatri) milik Pemerintah Kota Mojokerto, masuk dalam Top 45 Pelayanan Publik Tingkat Nasional.

Inovasi Gayatri yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tersebut, merupakan layanan berbasis kesehatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa perlu mendatangi puskesmas, klinik atau rumah sakit. Segala aspek di bidang kesehatan, dapat terpenuhi dalam satu layanan aplikasi. Mulai dari, antrean pemeriksaan rumah sakit, layanan pengingat jadwal kontrol pasien, hingga update terkait jumlah kasus Covid-19.

"Inovasi Gayatri ini, merupakan hasil kegalauan saya pada saat awal-awal menjabat, yang melihat secara langsung kondisi masyarakat Kota Mojokerto belum tertangani secara tepat dan cepat pada bidang kesehatan. Masih banyak dari mereka yang kesusahan dalam mengakses kebutuhan kesehatan. Bahkan, data-data mereka pun tidak terorganisir dengan baik, sehingga menyusahkan kita saat memberikan pertolongan," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Melihat kondisi masyarakat yang belum tertangani secara benar, membuat wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, membuat gebrakan secara drastis dengan memanfaatkan 1.625 kader kesehatan. Para kader yang didominasi oleh wanita ini pun, mulai menyasar satu persatu rumah untuk melakukan pendataan secara terperinci. Dari hasil probematika itulah, inovasi Gayatri mulai diterapkan sejak tahun 2019 lalu.

"Alhamdulillah, sejak adanya aplikasi Gayatri masyarakat dapat terpantau secara langsung kesehatannya. Bahkan, mereka juga dapat mengakses aplikasi tersebut melalui smartphone masing-masing tanpa perlu bantuan kader. Namun, kader tetap memberikan pendampingan berupa sosialisasi terkait update informasi layanan kesehatan terbaru. Bahkan, jika warga ada yang tidak memiliki gadget, kader dengan senang hati membantu memfasilitasi dalam urusan kesehatan," jelasnya.

Perlu diketahui, Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 2.250 inovasi dari kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia. Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil masuk menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sebanyak 114 inovasi telah dinilai oleh seluruh anggota Tim Panel Independen. Penilaian pada tahap presentasi dan wawancara itu dilakukan secara online melalui video conference, mengingat masih mewabahnya Covid-19 di berbagai daerah. Top 99 dan 15 finalis tersebut terdiri dari enam klaster, yakni kementerian, lembaga, provinsi, kota, kabupaten, dan BUMN.

Selain itu, Kementerian Keuangan menetapkan hasil KIPP sebagai salah satu kategori kinerja dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID). Nantinya, inovasi terbaik akan berkesempatan dikirim untuk ikut dalam ajang internasional, United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Jayak)
Malang
Ponorogo

 







Atas