RUNNING NEWS :
Loading...

Dana PKH dipotong warga desa ulak banding & desa Tanjung raya temui ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir

Ogan Ilir - Warga dari dua desa di kecamatan Iindralaya kabupaten Ogan Ilir, mengadu ke Komisi IV DPRD terkait adanya dugaan pemotongan uang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum ketua kelompok, (2/7).  Salah seorang warga Desa Ulak Banding, Lena mengatakan, dugaan adanya pemotongan oleh oknum ketua kelompok dari print rekening koran BRI, uang yang masuk di buku tabungan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok.  “Tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok dari print buku tabungan sejak 3 bulan terakhir ini total Rp 9 juta, sedangkan saya terima hanya Rp 1.450 ribu. ATM saya dipegangnya termasuk yang mencairkan uang dia,” ujarnya  "Dirinya juga meminta seluruh uang yang telah di potong oleh oknum ketua kelompok agar segera di kembalikan sepenuhnya  “Saya hanya ingin meminta hak kami dikembalikan sesuai yang ada di rekening tabungan,” harapnya.  Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Tanjung Raya, Hikma mengaku uang KPM yang ia terima juga dipotong oleh ketua kelompok yang ada di desanya.  “ATM kami dipegeng oleh ketua kelompok sejak tahun 2019, ketika saya print rekening koran di BRI ternyata uang yang masuk untuk bulan kemarin Rp 3 juta, tapi saya terima Rp 75 ribu,” ujarnya heran.  Di tambahkan olehnya, untuk Desa Tanjung Raya ada kisaran 18 orang KPM dan semuanya hampir sama dipotong oleh ketua kelompok.  “Ada 18 KPM di Desa Tanjung Raya semuanya sama dipotong oleh ketua kelompok. ATM kami juga dipegang oleh dia, jadi setiap mencairkan dari ATM, kami hanya dikasih bukti struk penarikan uang saja,” ucapnya.  Disamping itu Koordinator PKH Kabupaten Ogan Ilir Rianandra mengatakan kedatangannya ke Komisi IV dikarenakan adanya pemanggilan terkait permasalahan pendamping PKH di desa-desa.  “Kami hanya memenuhi panggilan dari Komisi IV DPRD OI terkait permasalahan PKH yang ada di desa-desa,” katanya.  Saat ditanya terkait adanya dugaan pemotongan uang KPM oleh oknum ketua kelompok di desa, ia belum menerima bukti konkrit, jika pun ada, pihaknya akan mengadu datang yang ada di Kemensos.  “Saat ini kami belum menerima bukti konkrit terkait adanya pemotongan uang KPM, jika ada kita akan mengadu data yang ada ke Kemensos,” terangnya.  Dikatakannya kembali untuk sanksi bagi pendamping PKH yang melakukan pemotongan akan direkomendasikan ke Kemensos untuk diberhentikan, termasuk ketua kelompok akan berlakukan sama (dipecat).  “Kami belum membawa kasus pemotongan tersebut ke jalur hukum dikarenaka adanya dua korkan perlu dimusyawarahkan dulu,” ungkapnya.  Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustopa didampingi Basri M Zahri dan Safari mengatakan, pemanggilan PKH yang dilakukan ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait pomotongan uang KPM.  “Kita melakukan pemanggilan PKH tidak seluruhnya hanya desa yang bermasalah saja. Saat ini masih melakukan penelusuran terlebih dahulu, karena dari penyampaian mereka ada uang yang harus dikembalikan ke kasda, jadi kita masih melakukan penelusuran dahulu baik ke masyarakat apakah ATM nya benar-benar dipegang oleh ketua kelompok atau tidak dan juga kita perlu melakukan pemanggilan pihak BRI terkait permasalahan ini,” tutupnya.  Ketika di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp, wakil ketua 1 (LAI_BPAN) Sumsel. Yongki Ariansyah.Sh, mengatakan pihaknya meminta ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir untuk segera memanggil  95 pendamping yang ada di 16 kecamatan dan perwakilan masyakat Penerima Manfaat PKH di 241 desa yang tersebar di kabupaten Ogan Ilir, serta meminta tindakan tegas Bupati Ogan Ilir terkait banyaknya temuan pemotongan dana yang di lakukan oleh oknum pendamping PKH, karena dugaan pungli ini sering terjadi khususnya di kabupaten Ogan Ilir. Ucapnya (Tri Sutrisno)
Dana PKH dipotong warga desa ulak banding & desa Tanjung raya temui ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir
Ogan Ilir - Warga dari dua desa di kecamatan Iindralaya kabupaten Ogan Ilir, mengadu ke Komisi IV DPRD terkait adanya dugaan pemotongan uang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum ketua kelompok, (2/7).
Ogan Ilir - Warga dari dua desa di kecamatan Iindralaya kabupaten Ogan Ilir, mengadu ke Komisi IV DPRD terkait adanya dugaan pemotongan uang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum ketua kelompok, (2/7).  Salah seorang warga Desa Ulak Banding, Lena mengatakan, dugaan adanya pemotongan oleh oknum ketua kelompok dari print rekening koran BRI, uang yang masuk di buku tabungan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok.  “Tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok dari print buku tabungan sejak 3 bulan terakhir ini total Rp 9 juta, sedangkan saya terima hanya Rp 1.450 ribu. ATM saya dipegangnya termasuk yang mencairkan uang dia,” ujarnya  "Dirinya juga meminta seluruh uang yang telah di potong oleh oknum ketua kelompok agar segera di kembalikan sepenuhnya  “Saya hanya ingin meminta hak kami dikembalikan sesuai yang ada di rekening tabungan,” harapnya.  Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Tanjung Raya, Hikma mengaku uang KPM yang ia terima juga dipotong oleh ketua kelompok yang ada di desanya.  “ATM kami dipegeng oleh ketua kelompok sejak tahun 2019, ketika saya print rekening koran di BRI ternyata uang yang masuk untuk bulan kemarin Rp 3 juta, tapi saya terima Rp 75 ribu,” ujarnya heran.  Di tambahkan olehnya, untuk Desa Tanjung Raya ada kisaran 18 orang KPM dan semuanya hampir sama dipotong oleh ketua kelompok.  “Ada 18 KPM di Desa Tanjung Raya semuanya sama dipotong oleh ketua kelompok. ATM kami juga dipegang oleh dia, jadi setiap mencairkan dari ATM, kami hanya dikasih bukti struk penarikan uang saja,” ucapnya.  Disamping itu Koordinator PKH Kabupaten Ogan Ilir Rianandra mengatakan kedatangannya ke Komisi IV dikarenakan adanya pemanggilan terkait permasalahan pendamping PKH di desa-desa.  “Kami hanya memenuhi panggilan dari Komisi IV DPRD OI terkait permasalahan PKH yang ada di desa-desa,” katanya.  Saat ditanya terkait adanya dugaan pemotongan uang KPM oleh oknum ketua kelompok di desa, ia belum menerima bukti konkrit, jika pun ada, pihaknya akan mengadu datang yang ada di Kemensos.  “Saat ini kami belum menerima bukti konkrit terkait adanya pemotongan uang KPM, jika ada kita akan mengadu data yang ada ke Kemensos,” terangnya.  Dikatakannya kembali untuk sanksi bagi pendamping PKH yang melakukan pemotongan akan direkomendasikan ke Kemensos untuk diberhentikan, termasuk ketua kelompok akan berlakukan sama (dipecat).  “Kami belum membawa kasus pemotongan tersebut ke jalur hukum dikarenaka adanya dua korkan perlu dimusyawarahkan dulu,” ungkapnya.  Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustopa didampingi Basri M Zahri dan Safari mengatakan, pemanggilan PKH yang dilakukan ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait pomotongan uang KPM.  “Kita melakukan pemanggilan PKH tidak seluruhnya hanya desa yang bermasalah saja. Saat ini masih melakukan penelusuran terlebih dahulu, karena dari penyampaian mereka ada uang yang harus dikembalikan ke kasda, jadi kita masih melakukan penelusuran dahulu baik ke masyarakat apakah ATM nya benar-benar dipegang oleh ketua kelompok atau tidak dan juga kita perlu melakukan pemanggilan pihak BRI terkait permasalahan ini,” tutupnya.  Ketika di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp, wakil ketua 1 (LAI_BPAN) Sumsel. Yongki Ariansyah.Sh, mengatakan pihaknya meminta ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir untuk segera memanggil  95 pendamping yang ada di 16 kecamatan dan perwakilan masyakat Penerima Manfaat PKH di 241 desa yang tersebar di kabupaten Ogan Ilir, serta meminta tindakan tegas Bupati Ogan Ilir terkait banyaknya temuan pemotongan dana yang di lakukan oleh oknum pendamping PKH, karena dugaan pungli ini sering terjadi khususnya di kabupaten Ogan Ilir. Ucapnya (Tri Sutrisno)
Dana PKH dipotong warga desa ulak banding & desa Tanjung raya temui ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir
Salah seorang warga Desa Ulak Banding, Lena mengatakan, dugaan adanya pemotongan oleh oknum ketua kelompok dari print rekening koran BRI, uang yang masuk di buku tabungan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok.
Ogan Ilir - Warga dari dua desa di kecamatan Iindralaya kabupaten Ogan Ilir, mengadu ke Komisi IV DPRD terkait adanya dugaan pemotongan uang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum ketua kelompok, (2/7).  Salah seorang warga Desa Ulak Banding, Lena mengatakan, dugaan adanya pemotongan oleh oknum ketua kelompok dari print rekening koran BRI, uang yang masuk di buku tabungan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok.  “Tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok dari print buku tabungan sejak 3 bulan terakhir ini total Rp 9 juta, sedangkan saya terima hanya Rp 1.450 ribu. ATM saya dipegangnya termasuk yang mencairkan uang dia,” ujarnya  "Dirinya juga meminta seluruh uang yang telah di potong oleh oknum ketua kelompok agar segera di kembalikan sepenuhnya  “Saya hanya ingin meminta hak kami dikembalikan sesuai yang ada di rekening tabungan,” harapnya.  Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Tanjung Raya, Hikma mengaku uang KPM yang ia terima juga dipotong oleh ketua kelompok yang ada di desanya.  “ATM kami dipegeng oleh ketua kelompok sejak tahun 2019, ketika saya print rekening koran di BRI ternyata uang yang masuk untuk bulan kemarin Rp 3 juta, tapi saya terima Rp 75 ribu,” ujarnya heran.  Di tambahkan olehnya, untuk Desa Tanjung Raya ada kisaran 18 orang KPM dan semuanya hampir sama dipotong oleh ketua kelompok.  “Ada 18 KPM di Desa Tanjung Raya semuanya sama dipotong oleh ketua kelompok. ATM kami juga dipegang oleh dia, jadi setiap mencairkan dari ATM, kami hanya dikasih bukti struk penarikan uang saja,” ucapnya.  Disamping itu Koordinator PKH Kabupaten Ogan Ilir Rianandra mengatakan kedatangannya ke Komisi IV dikarenakan adanya pemanggilan terkait permasalahan pendamping PKH di desa-desa.  “Kami hanya memenuhi panggilan dari Komisi IV DPRD OI terkait permasalahan PKH yang ada di desa-desa,” katanya.  Saat ditanya terkait adanya dugaan pemotongan uang KPM oleh oknum ketua kelompok di desa, ia belum menerima bukti konkrit, jika pun ada, pihaknya akan mengadu datang yang ada di Kemensos.  “Saat ini kami belum menerima bukti konkrit terkait adanya pemotongan uang KPM, jika ada kita akan mengadu data yang ada ke Kemensos,” terangnya.  Dikatakannya kembali untuk sanksi bagi pendamping PKH yang melakukan pemotongan akan direkomendasikan ke Kemensos untuk diberhentikan, termasuk ketua kelompok akan berlakukan sama (dipecat).  “Kami belum membawa kasus pemotongan tersebut ke jalur hukum dikarenaka adanya dua korkan perlu dimusyawarahkan dulu,” ungkapnya.  Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustopa didampingi Basri M Zahri dan Safari mengatakan, pemanggilan PKH yang dilakukan ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait pomotongan uang KPM.  “Kita melakukan pemanggilan PKH tidak seluruhnya hanya desa yang bermasalah saja. Saat ini masih melakukan penelusuran terlebih dahulu, karena dari penyampaian mereka ada uang yang harus dikembalikan ke kasda, jadi kita masih melakukan penelusuran dahulu baik ke masyarakat apakah ATM nya benar-benar dipegang oleh ketua kelompok atau tidak dan juga kita perlu melakukan pemanggilan pihak BRI terkait permasalahan ini,” tutupnya.  Ketika di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp, wakil ketua 1 (LAI_BPAN) Sumsel. Yongki Ariansyah.Sh, mengatakan pihaknya meminta ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir untuk segera memanggil  95 pendamping yang ada di 16 kecamatan dan perwakilan masyakat Penerima Manfaat PKH di 241 desa yang tersebar di kabupaten Ogan Ilir, serta meminta tindakan tegas Bupati Ogan Ilir terkait banyaknya temuan pemotongan dana yang di lakukan oleh oknum pendamping PKH, karena dugaan pungli ini sering terjadi khususnya di kabupaten Ogan Ilir. Ucapnya (Tri Sutrisno)
Dana PKH dipotong warga desa ulak banding & desa Tanjung raya temui ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir
“Tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok dari print buku tabungan sejak 3 bulan terakhir ini total Rp 9 juta, sedangkan saya terima hanya Rp 1.450 ribu. ATM saya dipegangnya termasuk yang mencairkan uang dia,” ujarnya

"Dirinya juga meminta seluruh uang yang telah di potong oleh oknum ketua kelompok agar segera di kembalikan sepenuhnya

“Saya hanya ingin meminta hak kami dikembalikan sesuai yang ada di rekening tabungan,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Tanjung Raya, Hikma mengaku uang KPM yang ia terima juga dipotong oleh ketua kelompok yang ada di desanya.

“ATM kami dipegeng oleh ketua kelompok sejak tahun 2019, ketika saya print rekening koran di BRI ternyata uang yang masuk untuk bulan kemarin Rp 3 juta, tapi saya terima Rp 75 ribu,” ujarnya heran.

Di tambahkan olehnya, untuk Desa Tanjung Raya ada kisaran 18 orang KPM dan semuanya hampir sama dipotong oleh ketua kelompok.

“Ada 18 KPM di Desa Tanjung Raya semuanya sama dipotong oleh ketua kelompok. ATM kami juga dipegang oleh dia, jadi setiap mencairkan dari ATM, kami hanya dikasih bukti struk penarikan uang saja,” ucapnya.

Disamping itu Koordinator PKH Kabupaten Ogan Ilir Rianandra mengatakan kedatangannya ke Komisi IV dikarenakan adanya pemanggilan terkait permasalahan pendamping PKH di desa-desa.

“Kami hanya memenuhi panggilan dari Komisi IV DPRD OI terkait permasalahan PKH yang ada di desa-desa,” katanya.

Saat ditanya terkait adanya dugaan pemotongan uang KPM oleh oknum ketua kelompok di desa, ia belum menerima bukti konkrit, jika pun ada, pihaknya akan mengadu datang yang ada di Kemensos.

“Saat ini kami belum menerima bukti konkrit terkait adanya pemotongan uang KPM, jika ada kita akan mengadu data yang ada ke Kemensos,” terangnya.

Dikatakannya kembali untuk sanksi bagi pendamping PKH yang melakukan pemotongan akan direkomendasikan ke Kemensos untuk diberhentikan, termasuk ketua kelompok akan berlakukan sama (dipecat).

“Kami belum membawa kasus pemotongan tersebut ke jalur hukum dikarenaka adanya dua korkan perlu dimusyawarahkan dulu,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustopa didampingi Basri M Zahri dan Safari mengatakan, pemanggilan PKH yang dilakukan ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait pomotongan uang KPM.

“Kita melakukan pemanggilan PKH tidak seluruhnya hanya desa yang bermasalah saja. Saat ini masih melakukan penelusuran terlebih dahulu, karena dari penyampaian mereka ada uang yang harus dikembalikan ke kasda, jadi kita masih melakukan penelusuran dahulu baik ke masyarakat apakah ATM nya benar-benar dipegang oleh ketua kelompok atau tidak dan juga kita perlu melakukan pemanggilan pihak BRI terkait permasalahan ini,” tutupnya.

Ketika di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp, wakil ketua 1 (LAI_BPAN) Sumsel. Yongki Ariansyah.Sh, mengatakan pihaknya meminta ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir untuk segera memanggil 95 pendamping yang ada di 16 kecamatan dan perwakilan masyakat Penerima Manfaat PKH di 241 desa yang tersebar di kabupaten Ogan Ilir, serta meminta tindakan tegas Bupati Ogan Ilir terkait banyaknya temuan pemotongan dana yang di lakukan oleh oknum pendamping PKH, karena dugaan pungli ini sering terjadi khususnya di kabupaten Ogan Ilir. Ucapnya (Tri Sutrisno)
Malang
Ponorogo

 
Atas