 |
| 14 PAC PPP Siap Demo DPC & DPP jika Rekom Tidak Turun ke IKBAR |
Mojokerto – Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah menggelar Istighotsah Kubro untuk memotong mata rantai covid-19 dan silaturahim akar rumput kader PPP Kabupaten Mojokerto, Minggu (12/7/2020) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kembangbelor, Pacet, Kabupaten Mojokerto.
Sesepuh PPP Kabupaten Mojokerto, Macradji Machfud dalam sambutannya memberi pesan untuk memilih pemimpin, kita harus memilih yang alim dan kuat.
“Bupati Ikfina dan Gus Barra ini adalah orang yang wawasan nya luas, alim dan masih muda jadi masih sangat kuat dan cekatan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Pada saat fit & proper test DPC PPP Kabupaten Mojokerto di Trawas beberapa bulan yang lalu, 14 PAC PPP memilih Ikfina – Barra dan 4 PAC PPP memilih Yoko – Nisa.
Lebih lanjut, Machradji Mahfud juga mengatakan jika kami menyinggung kenapa saat buka bersama DPC PPP hanya mengundang Yoko – Nisa. Kan Mungkar itu namanya, tidak cocok dengan tagline PPP yaitu amal ma’ruf Nahi Mungkar dan bergerak bersama Rakyat.
“Jika sampai rekom PPP nantinya turun ke Yoko-Nisa maka ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto Dzalim. Dan pemimpin yang dzalim tidak boleh kita taati. Rabu, 15 Juli 2020 kita bakal berangkat ke Jakarta dengan satu Gerbong kereta untuk melaporkan kedzaliman ini pada DPP PPP dan demo ke DPC PPP Kabupaten Mojokerto juga dalam waktu dekat ini,” tegas Macradji Machfud.
Sementara itu, KH.Asep Saifudin Chalim dalam sambutannya mengatakan jika dampak corona adalah adanya PHK massal, dan sebagai pengganti dari PHK Massal, dipilihlah yang usia muda yang mau di gaji sedikit. Hal ini sangatlah tidak adil bagi masyarakat luas.
“Tujuan Ikfina – Barra atau IKBAR adalah mewujudkan Mojokerto Maju, Adil dan Makmur. Jadi, Tidak boleh ada yang tidak sekolah dan kuliah, dalam artian unia pendidikan di Mojokerto harus paling baik di Indonesia. Kemudian Jangan sampai ada yang tidak bisa mengobatkan dirinya karna terkendala uang. Dan tidak boleh ada rumah yang reyot. Nanti kita bangun pakai uang APBD. Jika tidak mencukupi pakai uang saya,” ujar KH. Asep.
Lebih Lanjut, KH. Asep juga mengatakan jika saat kepimpinan IKBAR tidak ada kepala dinas yang membeli jabatan.
“Selain itu, perusahaan tidak membayar biaya perijinan yang tidak sebagaimana mestinya. Dan kita tegakkan zakat agar Mojokerto benar-benar adil dan makmur seperti jaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan ini semua bisa jadi kenyataan saat Ikbar menang. Terkait rekom PPP Kabupaten Mojokerto yang kontroversi ini saya menghadapi tenang. Karena justru PPP sendiri yang akan rugi jika menjatuhkan rekom bukan pada IKBAR. Taruhannya adalah nama baik PPP. Dan saat sudah jelek dimata dunia maka akan sulit untuk membangkitkan lagi,” tegas KH Asep. (Jayak)
