Mojokerto – majalahglobal.com : Komisi IV DPRD Kab. Mojokerto kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi Pembahasan Raperda APBD TA. 2020 Bidang Kesehatan, Senin (14/10/2019).
Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Sopi’i, S.P dan diterima langsung oleh drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Ibu drg. Lili Aprilianti, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Penanganan Stunting di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah yg harus diselesaikan Pemerintah Propinsi.
“Pada Tahun 2019 ini setidaknya ada 12 Kabupaten di Jawa Timur yg harus mendapatkan treatment serius untuk mengentaskan masalah stunting. Sebanyak 12 daerah kabupaten yg masuk dalam treatment penanganan stunting adalah Bangkalan, sampang, pamekasan, sumenep, jember, bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, malang, trenggalek dan kediri. Mojokerto kabupaten tidak termasuk dalam treatment stunting,” jelasnya.
Lebih lanjut, drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur juga mengatakan jika Dinkes Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Kesehatan RI juga akan melakukan pendataan kembali status gizi masyarakat utk mengetahui kualitas kesehatan terutama tingkat gizi masyarakat Jawa Timur.
“Bahaya stunting penting untuk diwaspadai lantaran dampaknya buruk pada anak secara fisik tumbuh kembang tidak seimbang, seperti tingginya dibawah normal atau lebih pendek, kemampuan intelektual rendah dan saat dewasa berpotensi ada gangguan metabolisme. Seperti diabetes dan hipertensi, serta gangguan metabolisme lainnya, dan sejauh ini meski sudah melakukan interfensi namun hasil menurunkan angka stunting tidak bisa dilihat dalam waktu singkat,” tutupnya. (Jayak/Adv)
