Lampung timur – majalahglobal.com.Dugaan Kerugian negara Sepuluh bulan terakhir nilainya sangat Fantastis,hal tersebut di adanya indikasi penyelewengan Penyaluran Dana Bantuan pokok non tunai(BPNT) yang di lakukan oleh PT Mubarokah jaya makmur.Kerugian negara di taksir 200 m,di wilayah kabupaten dan kota se propinsi Lampung.
PT Mubarokah jaya makmur, merupakan salah satu Supplier Perum Bulog.di duga melakukan markup pengadaan barang dan jasa.Hal tersebut berdasarkan fakta di Lapangan,Dengan Besaran 110 RB masyarakat yang seharusnya mendapatkan Beras dengan harga 10 ribu per kilo gram dan telur dengan harga 25 rb per kilogramnya hanya mendapatkan Beras 8 kilo serta 6 butir telur setiap penerima manfaat program (BNPT). Sehingga terindikasi kerugian negara 38 ribu per penerima manfaat,Dengan jumlah 90 ribu orang masyarakat di wilayah provinsi Lampung.
Ormas ALMACIDA Selaku Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sosial Kontrol Masyarakat Mendukung penuh Aparat penegak hukum dan Dinas terkait.Untuk menindak tegas Oknum serta lembaga yg bermain di program BPNT, karena Hal tersebut juga terjadi di wilayah Lampung Timur.
Saat di temui di ruang kerjanya,Ketua Ormas ALMACIDA Lampung timur”Aji Suradilaga.(06/09/2019) menuturkan Program Pemerintah yang Seharusnya dapat mensejahterakan rakyat lewat Bantuan pokok non tunai (BPNT).Saat ini penyaluran serta distribusi nya sudah Sangat rawan dengan Praktek KKN.Hal tersebut di buktikan dengan beberapa temuan di lapangan berupa Mark up harga,yang seharusnya masyarakat mendapat 110 faktanya hanya mendapatkan total 85 ribu rupiah per penerima manfaat program tersebut.
Dirinya juga meminta Perum Bulog memberikan ketegasan serta pengawasan langsung terhadap penyalur di tingkat Supplier,kios serta warung yang di tunjuk,Agar kejadian serupa tidak terulang.Khususnya di wilayah kabupaten Lampung timur dengan Prinsip tepat Guna,tepat sasaran,tepat waktu kwalitas dan Administrasi harus jelas dan transparan.
Di tambahkannya,Ormas ALMACIDA Lampung timur Siap Dukung dan Sukseskan Program pemerintahan Jokowi_Makruf Amin lima tahun ke depan.terutama Demi berjalannya Program BNPT di Dinas Sosial Tenaga kerja,Sesuai Peraturan pemerintah No 63 tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Non tunai dan Peraturan Menteri Sosial No 10 tahun 2017 Tentang Program keluarga Harapan.Agar Setiap bantuan yang di salurkan dapat berjalan dengan baik,Demi kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya. (Tri Sutrisno)
