Inilah 5 Tuntutan PMII saat menggelar Aksi Damai di Gedung DPRD Ogan Komering Ilir

OKI - majalahglobal.com : Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PMII) melakukan aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (26/09/2019).

Diketahui, rombongan mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Lempuing Jaya dan Lempuing itu diantaranya merupakan mahasiswa Stay As, Shiddiqiyah (Lubuk Seberuk) Stiq An-Nur (Tebing Suluh) UT Pokjar Lempuing.Dalam aksinya para mahasiswa ini mengajukan beberapa tuntutan terhadap anggota DPRD OKI yang baru di lantik.

“Ada lima (5) tuntutan yang diajukan oleh puluhan mahasiswa yang juga mewakili aspirasi masyarakat kabupaten ogan komering ilir (OKI),” ucap salah satu mahasiswa.

Koordinator Aksi, Juniska menjelaskan, Aksi ini digelar dalam rangka mewakili masyarakat dalam menyampaikan berbagai tuntutan yang dinilai menciderai demokrasi.

“Pertama, kami disini mengingatkan para wakil rakyat atau DPRD OKI yang baru dilantik akan visi-misi serta janji-janji saat kampanye dulu. Kami yakin dan percaya bahwa Wakil rakyat kita akan amanah dan mampu merealisasikan program-programnya demi mambangun Kabupaten OKI lebih baik, khususnya di Daerah-daerah Kabupaten OKI,” tuturnya.

Kedua, pihaknya meminta kepada DPRD OKI untuk turut menolak RUU KUHP yang mana menurut mereka, hukum yang terkandung didalamnya sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat (OKI) dan seluruh warga Indonesia yang jelas menentang adanya kebijakan tersebut karna sangat menciderai demokrasi, salah satunya disitu ada hukum pengekangan terhadap kebebasan Pers dan berpendapat yang menurut kami tidak sesuai dengan UUD 1945 tentang bebas berpendapat. Lalu bagaimana kami menyampaikan aspirasi kami jika dibatasi.

Dan yang ketiga katanya, sebagaimana sedang hangat-hangatnya perkara KPK, dalam hal ini kami meminta kepada DPRD OKI agar menyatakan sikap untuk turut mendukung Revisi UU KPK yang baru agar segera di sah-kan. “Ini bukan pembunuhan karakter KPK serta pengendalian pada lembaga KPK, namun setelah kami tela’ah dan kami kaji, dalam tubuh KPK terindikasi ada kelompok Taliban yang jika dibiarkan maka akan menggerogoti keutuhan NKRI. Maka dari itu kami sangat setuju jika di KPK ada campur tangan Pemerintah agar didalam tubuh KPK tidak dijadikan alat politik untuk mereka,” paparnya.

Serta yang ke empat imbuhnya, pihaknya mengharapkan DPRD OKI mendukung dan menyatakan sikap agar secepatnya Pemerintah segera melantik Pimpinan dan anggota KPK yang baru. “Tuntutan terakhir kami ialah meminta jumpa press dan audensi dengan DPRD OKI serta membuat petisi bahwasanya DPRD OKI mendukung dan menerima tuntutan kami,” tegas Juniska.

Dari pantauan media dilapangan, sementara ini sepuluh orang perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi damai tersebut diundang masuk langsung oleh Ketua DPRD OKI yang baru dilantik, Abdiyanto Fikri bersama Anggotanya guna pembahasan dan sejauh ini kondisi di gedung DPRD OKI masih kondusif dan pihak aparat hukum setempat masih berjaga-jaga dilokasi.(OLLAN Hangga)
Malang
Ponorogo

 







Atas