BPJS Defisit, PBNU Minta Pemerintah Segera Mengatasi

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj meminta pemerintah agar segera membantu mengatasi masalah keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

PBNU, kata dia, menerima informasi  banyak rumah sakit yang mengeluh karena keterlambatan pembayaran asuransi yang seharusnya mereka terima dari BPJS Kesehatan

"Karena BPJS mengalami defisit yang sangat berat. Oleh karena itu bisa mengganggu stabilitas rumah sakit yang bisa berdampak negatif kalau ini tidak segera diatasi," pungkasnya saat menerima Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis, (26/9).

Oleh karena itu, PBNU memohon kepada pemerintah agar memberi perhatian lebih kepada nasib BPJS ini karena kalau dibiarkan akan berdampak negatif kepada rumah sakit. Jika berdampak ke rumah sakit akan berdampak juga kepada penanganan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dikatakan Kiai Said, untuk mengatasi persoalan defisit BPJS maka PBNU mengusulkan dua hal. Pertama, pemerintah membantu keuangan BPJS Kesehatan dengan mengambilkannya dari uang cukai rokok.

Kedua, PBNU setuju dengan kenaikan harga iuran BPJS kesehatan bagi kelas satu dan kelas dua. Menurut dia, di dua kelas tersebut masyarakat terhitung mampu membayarnya. Sementara untuk kelas tiga, tidak boleh ada kenaikan.

PBNU, lanjut Kiai Said, mengapresiasi BPJS Kesehatan yang selama ini membantu mengobati masyarakat. Hal itu, menurut dia adalah tindakan terpuji.

Dalam sebuah hadits, sambungnya, Nabi Muhammad mengatakan, ‘Bukan umatku apabila orang tersebut tidak peduli kepada sesama.’ Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ‘Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah saling tolong menolong dalam kejelekan.’

Sebagai bentuk apresiasi kepada BPJS, Kiai Said mengatakan, NU siap membantu penyelarasan data yang menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, kurang sinkron.

“Kami, Nahdlatul ulama, siap bekerja sama memperbaiki data orang miskin. Jangan sampai orang miskin tidak terdata. Jangan sampai orang kaya mengaku miskin. Ini musibah. Kami siap bekerja sama. Insyaallah dengan segala kemampuan kami membantu," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini yang hadir pada pertemuan itu menambahkan, kerja sama penyelarasan data akan dilakukan PBNU melalui Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). (Indigo)
Malang
Ponorogo

 







Atas