RUNNING NEWS :
Loading...
NEWS FEED

Eksploitasi Penambangan Pasir di Sungai Musi Desa upang Marga Mengkhawatirkan

Banyuasin - Praktik penambangan pasir yang merusak lingkungan di wilayah Aliran sungai Musi sudah  sangat meresahkan warga yang rumahnya berada di daerah aliran sungai (DAS) Musi khususnya di wilayah kecamatan Air salek desa upang marga  Peralihan wewenang tentang pertambangan dari kabupaten ke provinsi, merepotkan aparat di daerah. Di sisi lain, aktivitas penambangan terus belangsung tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Serta pelanggaran Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba)  Salah seorang pemerhati lingkungan yang merupakan Ketua  DPD Aliansi Indonesia( LAI-AI) Sumatra Selatan. Samsuddin djoesman, menjelaskan proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun swasta seperti rumah, gedung, sarana perkantoran, apartemen maupun hotel, memang membutuhkan bahan baku pasir. Hanya saja, kata dia, penyediaan bahan baku tersebut haruslah dilakukan secara legal.  “Kalau proses penyediaannya dilakukan secara legal, memiliki izin itu tidak masalah. Sebab, eksploitasi yang dilakukan harus memenuhi beberapa tahap dan persyaratan,” katanya. Sabtu (11/07)  Dia menjelaskan, sebelum penambangan dilakukan terlebih dulu dilakukan eksplorasi atau penyelidikan. Artinya, ada kelengkapan administrasi terlebih dulu, ada juga tahapan perencanaan eksploitasi yang akan dilakukan. Misalnya, berapa kubik yang akan diambil, berapa kedalaman tanah, berapa luasan dan sebagainya. Termasuk, penjelasan terkait dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.  “Makanya setiap penambangan harus memiliki dokumen lingkungan,” ucapnya.  Jika penambang melakukan eksploitasi besar-besaran, maka mereka diwajibkan menyusun AMDAL. Jika eksploitasi dilakukan di atas 500.000 meter per kubik per tahun, maka penambang harus menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sebaliknya, jika eksploitasi hanya dilakukan di bawah 500.000 meter per kubik per tahun, cukup membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).  Selain itu dampak terparah dari ekploitasi besar-besaran yang terjadi di desa Upang marga sendiri .Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam system penambangan pasir.  Diduga keuntungan dari eksploitasi pasir ini hanya menguntungkan oknum pejabat pemerintah desa setempat tanpa ada kejelasan tentang uang KAS penerimaan ke desa atau masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Banyuasin  Oleh karenanya dirinya meminta Dinas lingkungan hidup provinsi sumatera selatan serta kabupaten Banyuasin untuk segera menghentikan kegiatan penambangan pasir di desa Upang marga kecamatan Air salek.  Kerusakan yang sering terjadi jika laju aliran air sangat besar, tanpa ada yang menghambatnya yaitu, akan ada banyak longsor di sepanjang tepi aliran sungai, jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan maka akan menyebabkan resiko jembatan rubuh.  " Dari kedua kemungkinan di atas saja, akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya. Belum dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur." Ujarnya (Tri Sutrisno)
Eksploitasi Penambangan Pasir di Sungai Musi Desa upang Marga Mengkhawatirkan
Banyuasin - Praktik penambangan pasir yang merusak lingkungan di wilayah Aliran sungai Musi sudah sangat meresahkan warga yang rumahnya berada di daerah aliran sungai (DAS) Musi khususnya di wilayah kecamatan Air salek desa upang marga
Banyuasin - Praktik penambangan pasir yang merusak lingkungan di wilayah Aliran sungai Musi sudah  sangat meresahkan warga yang rumahnya berada di daerah aliran sungai (DAS) Musi khususnya di wilayah kecamatan Air salek desa upang marga  Peralihan wewenang tentang pertambangan dari kabupaten ke provinsi, merepotkan aparat di daerah. Di sisi lain, aktivitas penambangan terus belangsung tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Serta pelanggaran Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba)  Salah seorang pemerhati lingkungan yang merupakan Ketua  DPD Aliansi Indonesia( LAI-AI) Sumatra Selatan. Samsuddin djoesman, menjelaskan proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun swasta seperti rumah, gedung, sarana perkantoran, apartemen maupun hotel, memang membutuhkan bahan baku pasir. Hanya saja, kata dia, penyediaan bahan baku tersebut haruslah dilakukan secara legal.  “Kalau proses penyediaannya dilakukan secara legal, memiliki izin itu tidak masalah. Sebab, eksploitasi yang dilakukan harus memenuhi beberapa tahap dan persyaratan,” katanya. Sabtu (11/07)  Dia menjelaskan, sebelum penambangan dilakukan terlebih dulu dilakukan eksplorasi atau penyelidikan. Artinya, ada kelengkapan administrasi terlebih dulu, ada juga tahapan perencanaan eksploitasi yang akan dilakukan. Misalnya, berapa kubik yang akan diambil, berapa kedalaman tanah, berapa luasan dan sebagainya. Termasuk, penjelasan terkait dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.  “Makanya setiap penambangan harus memiliki dokumen lingkungan,” ucapnya.  Jika penambang melakukan eksploitasi besar-besaran, maka mereka diwajibkan menyusun AMDAL. Jika eksploitasi dilakukan di atas 500.000 meter per kubik per tahun, maka penambang harus menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sebaliknya, jika eksploitasi hanya dilakukan di bawah 500.000 meter per kubik per tahun, cukup membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).  Selain itu dampak terparah dari ekploitasi besar-besaran yang terjadi di desa Upang marga sendiri .Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam system penambangan pasir.  Diduga keuntungan dari eksploitasi pasir ini hanya menguntungkan oknum pejabat pemerintah desa setempat tanpa ada kejelasan tentang uang KAS penerimaan ke desa atau masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Banyuasin  Oleh karenanya dirinya meminta Dinas lingkungan hidup provinsi sumatera selatan serta kabupaten Banyuasin untuk segera menghentikan kegiatan penambangan pasir di desa Upang marga kecamatan Air salek.  Kerusakan yang sering terjadi jika laju aliran air sangat besar, tanpa ada yang menghambatnya yaitu, akan ada banyak longsor di sepanjang tepi aliran sungai, jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan maka akan menyebabkan resiko jembatan rubuh.  " Dari kedua kemungkinan di atas saja, akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya. Belum dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur." Ujarnya (Tri Sutrisno)
Sungai Musi Desa Upang
Peralihan wewenang tentang pertambangan dari kabupaten ke provinsi, merepotkan aparat di daerah. Di sisi lain, aktivitas penambangan terus belangsung tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Serta pelanggaran Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba)

Salah seorang pemerhati lingkungan yang merupakan Ketua DPD Aliansi Indonesia( LAI-AI) Sumatra Selatan. Samsuddin djoesman, menjelaskan proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun swasta seperti rumah, gedung, sarana perkantoran, apartemen maupun hotel, memang membutuhkan bahan baku pasir. Hanya saja, kata dia, penyediaan bahan baku tersebut haruslah dilakukan secara legal.

“Kalau proses penyediaannya dilakukan secara legal, memiliki izin itu tidak masalah. Sebab, eksploitasi yang dilakukan harus memenuhi beberapa tahap dan persyaratan,” katanya. Sabtu (11/07)

Dia menjelaskan, sebelum penambangan dilakukan terlebih dulu dilakukan eksplorasi atau penyelidikan. Artinya, ada kelengkapan administrasi terlebih dulu, ada juga tahapan perencanaan eksploitasi yang akan dilakukan. Misalnya, berapa kubik yang akan diambil, berapa kedalaman tanah, berapa luasan dan sebagainya. Termasuk, penjelasan terkait dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

“Makanya setiap penambangan harus memiliki dokumen lingkungan,” ucapnya.

Jika penambang melakukan eksploitasi besar-besaran, maka mereka diwajibkan menyusun AMDAL. Jika eksploitasi dilakukan di atas 500.000 meter per kubik per tahun, maka penambang harus menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sebaliknya, jika eksploitasi hanya dilakukan di bawah 500.000 meter per kubik per tahun, cukup membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Selain itu dampak terparah dari ekploitasi besar-besaran yang terjadi di desa Upang marga sendiri .Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam system penambangan pasir.

Diduga keuntungan dari eksploitasi pasir ini hanya menguntungkan oknum pejabat pemerintah desa setempat tanpa ada kejelasan tentang uang KAS penerimaan ke desa atau masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Banyuasin

Oleh karenanya dirinya meminta Dinas lingkungan hidup provinsi sumatera selatan serta kabupaten Banyuasin untuk segera menghentikan kegiatan penambangan pasir di desa Upang marga kecamatan Air salek.

Kerusakan yang sering terjadi jika laju aliran air sangat besar, tanpa ada yang menghambatnya yaitu, akan ada banyak longsor di sepanjang tepi aliran sungai, jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan maka akan menyebabkan resiko jembatan rubuh.

" Dari kedua kemungkinan di atas saja, akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya. Belum dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur." Ujarnya (Tri Sutrisno)

DPRD Kota Mojokerto Berikan Beberapa Rekomendasi Perbaikan Pelaksaan APBD 2019

Mojokerto - Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2019 mendapat respon positif dari DPRD Kota Mojokerto. Seluruh fraksi kompak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda, namun dengan beberapa rekomendasi perbaikan.  Pandangan umum DPRD Kota Mojokerto atas raperda laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 ini dipaparkan pimpinan Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Jumat (10/7/2020). Hal ini berdasarkan rapat kerja antara badan anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Mojokerto yang dilaksanakan pada 7-9 Juli 2020.  “Semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata juru bicara Banggar DPRD Kota Mojokerto, Hj. Choiroiyaroh.  Namun banggar tetap memberi beberapa catatan dalam raperda tersebut sebelum disahkan menjadi Perda. Pertama terkait rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh diabaikan.  “Pencapaian WTP yang keenam kalinya berturut-turut ini patut diapresiasi. Namun demikian pencapaian WTP ini masih disertai dengan catatan-catatan yang menjadi rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.  Kedua, menyangkut permasalahan aset. Menurut dewan, permasalahan aset selalu menjadi rekomendasi BPK setiap tahunnya.  “Pengelolaan aset memang tidak mudah, namun pemerintah kota mojokerto berkewajiban untuk mengurai satu persatu permasalahan aset ini agar tidak membebani neraca,” pungkasnya..  Ketiga, banggar menyampaikan rekomendasi terkait pola perencanaan pendapatan dan belanja APBD yang tidak sesuai target. Dalam hal ini, Choiroiyaroh mengingatkan agar peran Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan keuangan di masing-masing OPD lebih ditingkatkan.  “Dibutuhkan penguatan peran inspektorat sebagai mitra OPD untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD. Sehingga temuan BPK dapat diminimalisir jumlahnya, baik yang bersifat material maupun administratif,” tegasnya.  Keempat, Choiroiyaroh membahas soal fasilitas kesehatan yang dirasa masih ada beberapa kendala. Menurut Banggar, untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan, RSUD sebaiknya segera merekrut dokter spesialis bedah onkologi dan spesialis bedah anak.  “Dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka rsud akan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan,” pungkasnya.   Kelima, Keberadaan PKL poin catatan yang menjadi perhatian DPRD Kota Mojokerto. Dewan berpendapat, PKL harus mendapat hak-hak yang layak, termasuk diberi ruang berjualan yang tertib dan memperoleh modal usaha.  Terakhir, DPRD menyoroti perihal bantuan seragam gratis yang tidak perlu dirubah atau dicabut. Ini mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tertekan terimbas pandemi virus corona (Covid-19).  “Hendaknya program seragam gratis ini dapat dianggarkan lagi dalam perubahan APBD Tahun 2020,” tutupnya (Jayak/Adv)
DPRD Kota Mojokerto Berikan Beberapa Rekomendasi Perbaikan Pelaksaan APBD 2019
Mojokerto - Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2019 mendapat respon positif dari DPRD Kota Mojokerto. Seluruh fraksi kompak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda, namun dengan beberapa rekomendasi perbaikan.
Mojokerto - Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2019 mendapat respon positif dari DPRD Kota Mojokerto. Seluruh fraksi kompak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda, namun dengan beberapa rekomendasi perbaikan.  Pandangan umum DPRD Kota Mojokerto atas raperda laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 ini dipaparkan pimpinan Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Jumat (10/7/2020). Hal ini berdasarkan rapat kerja antara badan anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Mojokerto yang dilaksanakan pada 7-9 Juli 2020.  “Semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata juru bicara Banggar DPRD Kota Mojokerto, Hj. Choiroiyaroh.  Namun banggar tetap memberi beberapa catatan dalam raperda tersebut sebelum disahkan menjadi Perda. Pertama terkait rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh diabaikan.  “Pencapaian WTP yang keenam kalinya berturut-turut ini patut diapresiasi. Namun demikian pencapaian WTP ini masih disertai dengan catatan-catatan yang menjadi rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.  Kedua, menyangkut permasalahan aset. Menurut dewan, permasalahan aset selalu menjadi rekomendasi BPK setiap tahunnya.  “Pengelolaan aset memang tidak mudah, namun pemerintah kota mojokerto berkewajiban untuk mengurai satu persatu permasalahan aset ini agar tidak membebani neraca,” pungkasnya..  Ketiga, banggar menyampaikan rekomendasi terkait pola perencanaan pendapatan dan belanja APBD yang tidak sesuai target. Dalam hal ini, Choiroiyaroh mengingatkan agar peran Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan keuangan di masing-masing OPD lebih ditingkatkan.  “Dibutuhkan penguatan peran inspektorat sebagai mitra OPD untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD. Sehingga temuan BPK dapat diminimalisir jumlahnya, baik yang bersifat material maupun administratif,” tegasnya.  Keempat, Choiroiyaroh membahas soal fasilitas kesehatan yang dirasa masih ada beberapa kendala. Menurut Banggar, untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan, RSUD sebaiknya segera merekrut dokter spesialis bedah onkologi dan spesialis bedah anak.  “Dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka rsud akan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan,” pungkasnya.   Kelima, Keberadaan PKL poin catatan yang menjadi perhatian DPRD Kota Mojokerto. Dewan berpendapat, PKL harus mendapat hak-hak yang layak, termasuk diberi ruang berjualan yang tertib dan memperoleh modal usaha.  Terakhir, DPRD menyoroti perihal bantuan seragam gratis yang tidak perlu dirubah atau dicabut. Ini mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tertekan terimbas pandemi virus corona (Covid-19).  “Hendaknya program seragam gratis ini dapat dianggarkan lagi dalam perubahan APBD Tahun 2020,” tutupnya (Jayak/Adv)
Seluruh fraksi DPRD Kota Mojokerto kompak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda
Pandangan umum DPRD Kota Mojokerto atas raperda laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 ini dipaparkan pimpinan Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Jumat (10/7/2020). Hal ini berdasarkan rapat kerja antara badan anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Mojokerto yang dilaksanakan pada 7-9 Juli 2020.

“Semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata juru bicara Banggar DPRD Kota Mojokerto, Hj. Choiroiyaroh.

Namun banggar tetap memberi beberapa catatan dalam raperda tersebut sebelum disahkan menjadi Perda. Pertama terkait rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh diabaikan.

“Pencapaian WTP yang keenam kalinya berturut-turut ini patut diapresiasi. Namun demikian pencapaian WTP ini masih disertai dengan catatan-catatan yang menjadi rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kedua, menyangkut permasalahan aset. Menurut dewan, permasalahan aset selalu menjadi rekomendasi BPK setiap tahunnya.

“Pengelolaan aset memang tidak mudah, namun pemerintah kota mojokerto berkewajiban untuk mengurai satu persatu permasalahan aset ini agar tidak membebani neraca,” pungkasnya..

Ketiga, banggar menyampaikan rekomendasi terkait pola perencanaan pendapatan dan belanja APBD yang tidak sesuai target. Dalam hal ini, Choiroiyaroh mengingatkan agar peran Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan keuangan di masing-masing OPD lebih ditingkatkan.

“Dibutuhkan penguatan peran inspektorat sebagai mitra OPD untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD. Sehingga temuan BPK dapat diminimalisir jumlahnya, baik yang bersifat material maupun administratif,” tegasnya.

Keempat, Choiroiyaroh membahas soal fasilitas kesehatan yang dirasa masih ada beberapa kendala. Menurut Banggar, untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan, RSUD sebaiknya segera merekrut dokter spesialis bedah onkologi dan spesialis bedah anak.

“Dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka rsud akan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan,” pungkasnya.

Kelima, Keberadaan PKL poin catatan yang menjadi perhatian DPRD Kota Mojokerto. Dewan berpendapat, PKL harus mendapat hak-hak yang layak, termasuk diberi ruang berjualan yang tertib dan memperoleh modal usaha.

Terakhir, DPRD menyinggung bantuan seragam gratis yang tidak perlu dirubah atau dicabut. Ini mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tertekan terimbas pandemi virus corona.

“Hendaknya program seragam gratis ini dapat dianggarkan lagi dalam perubahan APBD Tahun 2020,” tutupnya (Jayak/Adv)
Malang
Ponorogo

 
Atas